Djoko Kirmanto mengakui, pembebasan lahan di beberapa daerah bagi pembangunan tol koridor trans Jawa masih menghadapi berbagai kendala. Menteri PU mencontohkan, hingga saat ini baru ruas tol Kanci-Pejagan milik PT Semesta Marga Raya yang proses pembebasannya cukup menggembirakan. Anak perusahan dari Bakrie tersebut sudah membebaskan 96 persen lahannya sehingga rencananya pada awal bulan depan mulai dilakukan pembangunan fisik.

”Jika berjalan lancar, ruas itu akan selesai pada pertengahan atau akhir 2009,” ucap Djoko Kirmanto.

Sementara untuk ruas tol lainnya di koridor trans Jawa, memiliki permasalahannya masing-masing. Untuk ruas Pejagan-Pemalang dan Batang-Semarang, investornya telah melakukan pematokan. Namun untuk pembebasan ruas Pemalang-Batang masih tersendat.

Ruas lainnya kerap terbentur permsalahan musyawarah dalam penentuan harga ganti rugi. Ruas Solo-Semarang, menurut Djoko Kirmanto juga relatif tidak ada masalah, bahkan sebagian tanahnya sudah mulai dibayarkan oleh pemilik konsesinya yaitu PT Jasa Marga. Ruas yang pembebasan juga belum selesai yaitu Solo-Kertosono, pematokan dan sosialisasi, dan Surabaya-Mojokerto pada sebagian tanahnya.

Kepala BPN Joyo Winoto yang turut hadir dalam raker tersebut menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembebasan lahan dalam rangka mendukung terbangunnya ruas trans Jawa.  Joyo Winoto mengungkapkan, dalam menjalankan tugas pihaknya mempertahankan tiga prinsip dasar yaitu tanah untuk kepentingan umum harus tersedia, penjaminan hak-hak masyarakat atas tanah serta meminimalkan ulah para spekulan tanah.

”Spekulasi ini yang membuat harga tak terkendali, serta menghambat proses pembebasan lahan,” terang Kepala BPN.

Sedangkan Menhut MS. Kaban mengatakan, tentang sulitnya mencari lahan pengganti terutama di masa otonomi daerah seperti saat ini. Departemen Kehutanan mengatur bahwa penggantian lahan termasuk untuk pembangunan infrastruktur besarnya dua kali lipat dari lahan yang dipakai.

”Perbandingan 1 banding 2, 1 hektar dimanfaatkan 2 hektar harus disediakan untuk penggantinya. Mencari penggantian lahannya itu sulit, apalagi di pulau Jawa dan ditengah-tengah pemekaran wilayah yang marak saat ini,” ucap Kaban.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam disepakati antara lain perlunya peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya.

Komisi V juga mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap kepastian biaya pengadaan tanah agar proses pembebasan lahan  berjalan lancar dan transparan. Selain itu dalam melakukan proses pembebasan tanah, pemerintah diminta melakukan pendekatan yang persuasif.

Selain itu raker tersebut juga meminta kepada Menhut, Mendagri, Meneg LH dan Kepala BPN untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pertimbangan teknis tanpa menunggu kepastian calon lokasi lahan pengganti, namun dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ekosistem yang ada. (rnd)

Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Konsepsi Negara Kepulauan & Strategi Implementasinya”, dalam rangka penyusunan background study RPJMN Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014. FGD diadakan di Ruang SS 1-2, Gedung Bappenas, pada Jumat (20/06), pukul 08.30 WIB, dan dibuka oleh Direktur Pangan dan Pertanian-Bappenas, Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc., yang mewakili Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Acara diskusi dimulai dengan penyampaian pemikiran dari 3 narasumber yang dipandu oleh Direktur Kelautan dan Perikanan-Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti, MPM. Ketiga narasumber tersebut adalah Prof. Dr. Dimyati Hartono yang menyampaikan paparan Negara Kepulauan dalam Perspektif Hukum dan Politik Internasional; Prof. Dr. Hasyim Djalal, dengan paparan mengenai Sejarah Konsepsi Negara Kepulauan; dan Prof. Dr. Laode Kamaludin dengan paparan tentang Konsep Ocean Governance.

FGD ini juga dilakukan untuk menyusun startegi implementasi misi ke-7 RPJP Nasional yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Diharapkan melalui FGD dapat memberikan informasi dan masukan yang terkait dengan pemahaman mengenai konsepsi negara kepulauan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Karena Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam mengusung konsepsi negara kepulauan. Akan tetapi, bangsa ini dihadapkan pada kompleksitas permasalahan di wilayah laut yang disebabkan oleh tidak adanya kesamaan visi dalam membangun bangsa sebagai negara kepulauan. Yang tercermin oleh terjadinya konflik kepentingan antar lembaga negara-negara dalam mengurusi “kavlingnya” secara sendiri-sendiri di wilayah pesisir dan laut, dimana kewenangan setiap institusi negara tersebut mendapatkan legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Peserta Diskusi bukan hanya berasal dari lembaga dan kementerian yang terkait tetapi juga dari kalangan akademisi dan LSM.

Hal tersebut disampaikan Djoko Kirmanto saat membuka peluncuran penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) 2008 di Jakarta, Rabu (18/6) sore. Peluncuran tersebut turut dihadiri antara lain Utusan Khusus Presiden untuk Kawasan Timur Tengah Alwi Shihab dan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Malkan Amin serta para pejabat Departemen PU.

Pelaku jasa dan industri konstruksi juga dituntut untuk terus menciptakan inovasi-inovasi teknologi dan menjadi kebanggaan Indonesia dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Bali Roadmap yang dihasilkan pada Climate Change Conference di Bali akhir tahun lalu. Menurut Djoko Kirmanto dengan semangat itu, KI 2008 mengangkat tema Inovasi Teknologi Konstruksi Berwawasan Lingkungan.

Menteri PU menuturkan, dunia jasa konstruksi nasional dituntut untuk siap menghadapi liberalisasi perdagangan barang/jasa agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam penguasaan pangsa pasar konstruksi domestik dengan tanpa mengabaikan peluang pangsa pasar mancanegara.

“Diperlukan juga peningkatan daya saing para pelaku dan industri konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Menteri PU.

Djoko Kirmanto mendorong para pelaku jasa konstruksi nasional untuk memasuki pasar jasa konstruksi internasional khususnya Timur Tengah. Kawasan tersebut saat ini memiliki kue pasar jasa konstruksi yang sangat besar akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shibab mengundang para pelaku jasa konstruksi Indonesia untuk berkiprah di Timur Tengah.

“Kue pasar jasa konstruksi di sana tidak akan habis, karena jumlah nilai kontraknya jauh melebihi dari jumlah kontraktor yang ada,” ujar Alwi.

Alwi menilai, para pelaku jasa konstruksi nasional kurang antusias memasuki pasar negara-negara arab, padahal pemerintah negara-negara Timur Tengah sangat mengharapkan partisipasi dari kontraktor Indonesia. Kurang antusiasnya kontraktor Indonesia dapat terlihat dari keengganan mereka membuka kantor di kawasan tersebut.

“Padahal pertanyaan pertama yang kerap ditanyakan pemerintah negara-negara arab kepada kontraktor Indonesia, apakah anda sudah membuka kantor disini?, misalnya jawabannya belum maka mereka akan menjawab baik anda silahkan buka kantor dulu disini, baru kita bicarakan rencana kontrak kerja,” tutur Alwi.

Alwi sangat menyayangkan ketidaktahuan para pelaku jasa konstruksi Indonesia akan besarnya potensi pasar konstruksi di Timur Tengah. Menurut Alwi, ketertarikan pemerintah negara-negara arab mengundang partisipasi kontraktor Indonesia didasarkan kualitas kerja dan kompetensi yang cukup baik.

“Saat ini baru 3-4 kontraktor Indonesia yang telah bekerja disana, padahal kita memiliki puluhan kontraktor di Indonesia, pasar konstruksi disana nilainya mencapai ratusan miliar dollar,” kata Alwi.(rnd)

Workshop yang secara resmi dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, -Djoko Kirmanto ini, membahas secara mendalam permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kontrak yang mempergunakan FIDIC Condition of Contract dan bagaimana memehami Condition of Contract secara utuh. Melalui workshop ini, diharapkan akan didapat suatu pengetahuan yang sama terhadap condition of contract di antara pada pihak pelaksana konstruksi yang pada gilirannya akan dapat mengurangi terjadinya sengketa antar pihak.

Dalam sambutannya, Menteri antara lain mengatakan, proyek pembangunan yang bernilai besar sebaiknya dilakukan sesuai standar FIDIC yang merupakan standar internasional. Ia juga menjelaskan, kontraktor Indonesia harus memahami metoda kontrak dengan standar internasional ini, untuk memudahkan mereka terjun dalam persaingan di era global.

Acara workshop ini juga cukup membanggakan, karena inilah pertama kalinya FIDIC sebagai sebuah institusi internasional secara resmi mendukung sebuah acara Workshop FIDIC di Indonesia. Bahkan General manager of FIDIC, -Mr. Peter Boswell dan Mantan Presiden of FIDIC, -Mr. Richard Kell sendiri hadir dan memberi prasarannya, bersama dengan Sarwono Hardjomuljadi, sebagai Ketua Bidang I LPJKN dan Vice President PT PLN (Persero), serta Chaerul Abubakar, -Kepala Bidang BPKSDM Departemen PU.

FIDIC adalah singkatan dari Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils, dan berkedudukan di Geneva, Switzerland. FIDIC General Condition of Contract yang diterbitkan institusi ini, telah secara luas digunakan di dunia, termasuk oleh lembaga pemberi pinjaman internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, Japan Bank for International Cooperation, karena dianggap sebagai conditions of contract yang paling “fair dan balance”.

FIDIC menerbitkan Condition of Contract (Persyaratan Umum Kontrak) for work of Civil Engineering Construction sejak tahun 1945 dan secara kontinu dikembangkan dari waktu ke waktu, hingga diterbitkannya edisi ke 4 pada tahun 1987. Pada tahun 1999, diterbitkan FIDIC Condition of Contract for Construction versi baru yang kemudian disempurnakan setelah diberi klausula tambahan oleh Multilateral Development Bank yang dikenal sebagai MDB Harmonized Edition 2006 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa selain Inggris.

Dalam acara workshop ini, sekaligus juga diluncurkan versi Bahasa Indonesia dari FIDIC Condition of Contract for Construction yang diterjemahkan oleh Sarwono Hardjomuljadi dan kawan-kawan. Menteri Pekerjaan Umum, -Djoko Kirmanto, pada hari pertama workshop secara resmi menghantar peluncuran buku “Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi” MDB Harmonized Edition ini.

Kegiatan workshop, juga merupakan pelaksanan salah satu tugas pokok LPJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab sebagai pelaksana UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Lembaga akan mendorong pelaku usaha untuk menggarap proyek-proyek di luar negeri, antara lain dengan diterbitkannya FIDIC Condition of Contract for Construction dalam versi Bahasa Indonesia ini.

Buku panduan ini, menurut Sarwono Hardjomuljadi, diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang ingin menggarap proyek-proyek di luar negeri, tapi juga untuk proyek-proyek di dalam negeri. Ia mengatakan, bahwa dasar dari suatu keberhasilan bidang jasa konstruksi sebenarnya adalah kesetaraan dalam hak dan kewajiban. “Dan hal ini diharapkan akan dapat dijaga dengan baik dengan mempergunakan FIDIC Condition of Contract untuk kontrak-kontrak di Indonesia,” ujarnya.[] joe.

The merger, uniting all consulting firms in one association, is an attampt to develop the professional enhancement of consulting practices more effectively. The merger also aims at promoting INKINDO as the prime development resource for consulting firms in Indonesia.

Bearing the above objectives in mind, INKINDO guides and develops its members in the framework of supporting national development toward and honoroble and prosperous community.

Keluarga Besar INKINDO KALBAR mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Sekjen BPP APAKSINDO, Letkol (Purn) Sunarso pada hari Selasa, 13 Mei 2008 pukul 21.40 WIB di rumah duka di Condet, Jakarta Timur.

Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak disisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin

INKINDO KALBAR